Persiapan Indonesia Menyambut MEA 2015

Posted On 2017-01-19 04:53:13 by Bella Relegia

Dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan diri. Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah ini perlu mendapat dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, kelembagaan dan anggaran.

Dalam hal dukungan kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan strategis dan teknis yang bersifat baik sektoral maupun lintas sektoral. Salah satu bentuk kebijakan strategis yang bersifat lintas sektoral antara lain penerbitan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), kebijakan Hilirisasi sektor industri nasional, kebijakan ketahanan pangan dan sebagainya. Salah satu hasil nyata dari kebijakan/langkah-langkah yang telah diambil pemerintah adalah semakin meningkatnya rangking Indonesia baik berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) maupun berdasarkan Logistic Performance Index (LPI). Jika pada tahun 2010 (berdasarkan LPI), Indonesia menduduki peringkat ke 75 dengan total skor adalah 2.76, maka dengan diterapkannya Sislognas, peringkat Indonesia tahun 2014 meningkat menjadi 53 dengan total skor 3,08.

3a20eb5

Dukungan yang bersifat teknis juga diberikan pemerintah diberbagai sektor antara lain pembentukan Indonesia National Single Window (INSW) sebagai sarana untuk memfasilitasi para pelaku usaha, aplikasi online diseluruh kantor/instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) untuk lebih mempermudah eksportir nasional, penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk peningkatan mutu produk nasional sekaligus memastikan produk impor memenuhi aturan yang berlaku di dalam negeri.

Dari sisi koordinasi antara kementerian/lembaga termasuk para pelaku usaha, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam intrumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi dan Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Inpres tersebut diperuntukan sebagai pedoman bagi aparat baik pusat maupun daerah. Disamping itu, dibentuk juga Unit Kerja Presiden di Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang ditujukan untuk memonitor Langkah Pemerintah. Pemerintah juga telah menerbitkan Inpres No.6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Keppres No, 37 tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2014. Komite Nasional ini dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi dari berbagai Universitas, serta para pelaku usaha (KADIN, APINDO, HIPMI, dan sebagainya).

Dari sisi dukungan kelembagaan, pemerintah telah melakukan berbagai hal antara lain dalam rencana peningkatan daya saing, pemerintah telah memetakan sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu: Pengembangan Infrastruktur; Pengembangan Sektor Logistik; Pengembangan Sektor Perdagangan; Pengembangan Sektor Industri; Pengembangan Sektor Pariwisata; Pengembangan Investasi; Pengembangan Sektor Energi; Pengembangan Sektor UMKM; Pengembangan Sektor Perbankan; Pengembangan Pertanian; Pengembangan Tenaga Kerja; dan Pengembangan Koordinasi Pusat dan Daerah. Strategi dan Upaya pemerintah dalam menjalankan rencana aksi tersebut yaitu: (i) perbaikan infrastruktur fisik; (ii) peningkatan iklim usaha yang kondusif; (iii) reformasi kebijakan; (iv) peningkatan kualitas SDM; (v) pengembangan industri prioritas; dan (vi) reformasi kelembagaan dan kepemerintahan.

Pemerintah juga menghimbau agar bank-bank nasional terutama BUMN untuk dapat memberikan bantuan pinjaman modal dengan kredit lunak bagi pelaku usaha dari berbagai skala terutama UMKM. Pemodalan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi usaha. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen kunci untuk dapat memanfaatkan peluang AEC. SDM yang cekatan, terampil serta inovatif dalam mengambil ide, langkah, dan tindakan, merupakan modal dasar yang harus ditingkatkan disamping penguasaan bahasa asing. Selain itu, pengembangan skill dapat dilakukan dengan pelatihan, seminar danworkshop baik yang bertaraf nasional dan internasional, pertemuan rutin antar pelaku ekonomi, juga pembangunan networking. Semua hal ini dilakukan agar pelaku ekonomi selalu mengikuti perkembangan terbaru perekonomian.

Dalam mendukung persiapan menuju AEC 2015, beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan, antara lain:

  1. Fasilitasi Perdagangan:
  2. Mulai 1 Januari 2010, tarif Bea Masuk 0% sudah diterapkan untuk lebih dari 99% pos tarif di seluruh ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) dimana hal ini merupakan peluang bagi Indonesia di pasar sebesar lebih dari 200 juta jiwa. Di akhir tahun 2015, negara anggota ASEAN lainnya (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) akan menghapuskan lebih dari 99% tarif bea masuknya, sehingga menciptakan peluang bagi produk Indonesia di pasar sebesar lebih dari 180 juta jiwa.

          Indonesia masih menerapkan tarif yang cukup tinggi (MFN) untuk produk-produk sensitif yaitu Beras dan Gula dan produk yang dikecualikan (Minuman beralkohol) dengan alasan untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat.

          Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreements (ATIGA), dengan melampirkan Surat Keterangan Asal (SKA) form D.

  1. Mulai 1 Januari 2012, Kementerian Perdagangan telah membuat website e-SKA untuk penerbitan SKA secara online di 86 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dalam rangka penyederhanaan proses ekpor impor/ peningkatan pelayanan perijinan dan terkoneksi dengan Inatrade danIndonesia National Single Window (INSW) untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif serta penetapan regulasi yang berorientasi pada ekspor produk yang bernilai tambah tinggi, peningkatan pengamanan pasar di negara tujuan ekspor.
  2. Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuat dan mengembangkan Indonesia Nasional Trade Repository (INTR) yang terintegrasi dengan INSW sebagai media informasi peraturan perdagangan terkait ekspor impor yang mudah di akses oleh pengusaha dan masyarakat dalam rangka persiapan ASEAN Trade Repository dan ASEAN Single Window.
  3. Update database Kebijakan non-tariff/penyelesaian kasus aktual yang menghambat akses pasar eksportir Indonesia ke ASEAN (data bisa di akses di website ASEAN Secretariat).
  4. Pembentukan Task Force yang menangani Non-Tariff Measures (NTMs) Indonesia. Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas penanganan NTMs/Non-Tariff Barriers (NTBs) Indonesia.  Hal ini diatur dalam Perpres no.76 Tahun 2014.
  5. Pelaksanaan 2ndpilot project Self-Certification (SC) di ASEAN (Filipina & Laos) per 1 Januari 2014dengan menerbitkan SKA sendiri (invoice declaration)untuk 15 Eksporter bersetifikasi. Indonesia telah menerbitkan Perpres  No 29 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/8/2013.
  6. Persiapan pelaksanaan SKA Form D yang baru per 1 Januari 2014 dengan menghapus FOB kecuali untuk kasus RVC 40% dengan masa transisi masih menerima SKA Form D yang lama sampai 30 Juni 2014. Sejak 2008- 4 Des 2013, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 670.222 SKA Form D.
  7. Kementerian Perdagangan selama periode tahun 2012 telah menetapkan beberapa kebijakan pengelolaan impor. Kebijakan pengelolaan impor ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk penguatan pasar dalam negeri, memagari dan melindungi kepentingan  pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global terkait aspek K3LM (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan  Hidup dan moral bangsa), menjamin ketersediaan barang modal, bahan  baku dan penolong yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam  negeri, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi di bidang impor, meningkatkan taraf hidup petani produsen sekaligus  mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri  yang sehat serta iklim usaha yang kondusif, transparan, efektif dan efisien, serta berkesinambungan.
  8. Dalam rangka peningkatan daya saing ekspor nasional dan pelaksanaan tugas Pokja Ekspor Tim Nasional Pengembangan Ekspor serta Pengembangan Investasi, Menteri Perdagangan selaku Ketua Pokja Ekspor terus menerus meningkatkan komunikasi dan fasilitasi dengan para pelaku usaha. melalui Forum Ekspor  yang merupakan sarana komunikasi antara instansi Pemerintah dengan para pelaku usaha khususnya dalam upaya peningkatan ekspor, serta mempertahankan akses pasar ekspor dengan melakukan tindakan pengamanan perdagangan melalui fasilitasi penanganan kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard, bantuan teknis penanganan hambatan perdagangan dan penanganan kasus penipuan perdagangan.
  9. Promosi Ekspor: Untuk mengembangkan pasar internasional dan sekaligus sebagai upaya pencitraan produk dan jasa Indonesia, dilakukan promosi ekspor, misi dagang, dan instore promotion secara lebih profesional dan berkualitas serta peningkatan Kelembagaan Ekspor dan Pengembangan ekspor dan pasar komoditi serta penguatan peran perwakilan di luar negeri (Atase Perdagangan, ITPC). Saat ini Kemendag sudah memiliki Atase Perdagangan 25 negara dan ITPC 19 Negara dimana untuk ASEAN baru ada 4 Atase Perdagangan (Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, Manila).
  10. Memperkuat jaringan distribusi nasional yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional, Kemendag telah melakukan revitalisasi pasar tradisional yang akan dikembangkan sebagai pasar-pasar percontohan dan pembangunan gudang pangan. Sampai saat ini sudah dilakukan revitalitasi 159 pasar tradisional, baik fisik maupun manajemen melalui Tugas Pembantuan (TP) dan 20 diantaranya merupakan pasar percontohan serta 1 unit Pusat Pameran Produk Dalam Negeri, selain juga pembangunan gudang sebanyak 15 gudang (Sistem Resi Gudang – SRG) di 11 Provinsi.
  11. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya seperti penyusunan regulasi teknis yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, antara lain melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hingga tahun 2012 sebanyak 84 BPSK yang tersebar disejumlah kabupaten/kota di Indonesia dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); Peningkatan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ); serta Peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
  12. Selain itu, sebagai upaya perlindungan konsumen, Pemerintah mewajibkan label berbahasa Indonesia dan penerapan SNI. Untuk mendukung hal tersebut Kementerian Perdagangan juga melakukan upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan konsumen melalui program edukasi konsumen cerdas. Penerapan standardisasi produk listrik dan elektronik melalui ASEAN Harmonised Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR) yang saat ini sedang proses transposisi ke dalam peraturan domestik.
  13. Desiminasi/sosialisasi hasil kesepakatan perundingan ASEAN dan persiapan Indonesia menyongsong AEC 2015 kepada semua pemangku kepentingan (pemerintah, akademis, dunia usaha dan masyarakat) ke beberapa provinsi di Indonesia sejak 2008 – sekarang. Tahun 2014, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan program desiminasi AEC ke 33 provinsi di Indonesia.

\